Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 mencapai 5,61% (yoy). Secara makro, angka ini melampaui ekspektasi banyak pihak dan menunjukkan resiliensi ekonomi nasional. Namun, sebagai akademisi, kita perlu melihat melampaui angka agregat tersebut untuk membedah anatomi pertumbuhannya. Jika kita telaah lebih dalam, muncul pertanyaan mendasar mengenai kualitas dan keberlanjutan (sustainability) dari pertumbuhan ini.
Dominasi Sektor Publik dan Ketergantungan Fiskal
Pendorong utama pertumbuhan kali ini secara signifikan dipicu oleh Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 21,81% (yoy), jauh melampaui Konsumsi Rumah Tangga yang berada di angka 5,52%. Lonjakan ini utamanya didorong oleh realisasi belanja pegawai dan berbagai paket stimulus pemerintah.
Dalam perspektif ekonomi Keynesian, intervensi pemerintah melalui pengeluaran memang merupakan instrumen krusial untuk menstimulasi ekonomi (Keynes, 1936). Namun, pertumbuhan yang terlalu bergantung pada government spending berisiko mengalami anomali jika tidak dibarengi dengan penguatan sektor riil secara organik. Kita harus mewaspadai apa yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai quality of growth. Pertumbuhan yang berkualitas seharusnya bersifat inklusif dan didorong oleh produktivitas masyarakat, bukan sekadar “pompaan” likuiditas dari kas negara yang bersifat temporer.
Narasi Ekonomi Akar Rumput dan Efek Pengganda (Multiplier Effect)
Salah satu diskursus yang sempat mengemuka adalah peran program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor ekonomi baru di tingkat pedesaan. Harapannya, program ini mampu menciptakan mata rantai ekonomi lokal yang kuat—mulai dari petani, peternak, hingga UMKM kuliner.
Namun, data saat ini menunjukkan adanya diskoneksi. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, akselerasi di tingkat akar rumput belum terlihat sebanding dengan masifnya belanja pemerintah. Merujuk pada pemikiran Sen (1999) dalam Development as Freedom, pertumbuhan ekonomi hanyalah sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah perluasan kapabilitas dan kesejahteraan manusia secara langsung. Jika angka 5,61% ini lebih banyak berputar di lingkaran administratif dan birokrasi, maka multiplier effect yang diharapkan menjangkau masyarakat bawah terancam tidak optimal.
Catatan Kritis: Menuju Pertumbuhan yang Inklusif
Kritik utama saya terletak pada daya tahan ekonomi kita ke depan. Kenaikan GDP yang didominasi pengeluaran pemerintah tanpa diikuti penguatan daya beli masyarakat secara fundamental menunjukkan bahwa ekonomi kita masih bersandar pada “napas buatan” fiskal.
Pemerintah perlu memastikan bahwa stimulus yang dikeluarkan benar-benar bertransformasi menjadi investasi produktif di sektor masyarakat bawah, bukan sekadar konsumsi birokrasi. Tanpa redistribusi ekonomi yang menyentuh sektor riil di pedesaan, kita khawatir angka pertumbuhan tinggi ini hanya akan menjadi angka statistik yang indah di atas kertas, namun sunyi dalam implementasi kesejahteraan.
Further reading:
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Palgrave Macmillan.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.